AS Akan Gelar Operasi Pencegatan Kapal Korea Utara, Genderang Perang?

AS Akan Gelar Operasi Pencegatan Kapal Korea Utara, Genderang Perang?

AS Akan Gelar Operasi Pencegatan Kapal Korea Utara, Genderang Perang?

BeritaViralOnline.biz – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta sekutunya di Asia diberitakan tengah menyiapkan operasi pencegatan kapal-kapal yang tidak mematuhi sangsi internasional sekitar Korea Utara.

Berita itu keluar sekian hari selesai AS menjatuhkan sangsi paling baru serta — menurut klaim mereka — paling besar pada Korea Utara pada Jumat 23 Februari kemarin. Sangsi itu juga datang sekian hari selesai Jepang memberikan laporan kalau kapal terafiliasi Korea Utara lakukan transfer muatan dengan kapal terafiliasi China — satu aksi yang tidak mematuhi Sangsi Resolusi Dewan Keamanan PBB. ++Operasi itu bisa meliputi pengerahan Pasukan Penjaga Pantai Amerika Serikat (USCG — satu dari empat cabang Angkatan Bersenjata AS) untuk lakukan operasi pencegatan serta pencarian kapal terduga pelanggar sangsi internasional sekitar Korea Utara di perairan Asia-Pasifik, kata seseorang petinggi senior AS pada Reuters seperti diambil dari Newsweek (25/2/2018).

( BACA JUGA : Video Keajaiban Pemuda Selamat Jatuh dari Atap Gedung )

Washington DC juga sudah bicara dengan partner regional, termasuk juga Jepang, Korea Selatan, Australia, serta Singapura untuk kebutuhan koordinasi, agar bisa lebih membatasi pemakaian perdagangan lewat laut yang dikerjakan oleh Korea Utara.

Buka Kesempatan Pengawasan Kapal di Laut Internasional

Kiat itu juga mungkin saja buka kesempatan baru tentang pengawasan atau penggeledahan kapal di laut internasional yang disangka membawa komponen senjata serta kargo terlarang yang lain, ke atau dari Korea Utara.

Diluar itu, kiat itu juga sangat mungkin Amerika Serikat untuk tingkatkan kemampuan Angkatan Laut serta Udara US Pacific Command — yang bertanggungjawab atas lokasi Asia-Pasifik serta Semenanjung Korea.

Usaha itu dapat membidik kapal-kapal di laut terlepas atau di perairan teritorial negara-negara yang pilih untuk bekerja bersama. Meskipun demikian, tidak terang apakah gagasan operasi itu dapat berlanjut melampaui Asia.

Sampai laporan itu turun, Gedung Putih menampik untuk memberi komentar resmi.

Operasi pencegatan seperti itu bukanlah yang pertama kalinya, karna otoritas AS sempat lakukan langkah yang sama sekian waktu terakhir — dengan maksud untuk memaksa Korea Utara masuk ke tataran negosiasi manfaat meninggalkan program senjata mereka.

Tetapi, kiat baru yang keluar ini mungkin saja juga akan memperluas cakupan lokasi serta mekanisme operasi — sampai mungkin saja blokade Angkatan Laut di lokasi terluar perairan Korea Utara.

Meski sekian, Korea Utara terlebih dulu sudah mengingatkan kalau langkah blokade yang dikerjakan negara beda pada mereka adalah satu aksi perang.

Satu Langkah yang Juga akan Menyebabkan Perang?

Gagasan itu, yang tetap dalam step pengembangan, juga akan penuh dengan tantangan, berisiko menyebabkan pembalasan Korea Utara, dan memetik komentar ambivalen dari komune internasional.

China serta Rusia, yang sering menghambat usaha AS di Dewan Keamanan PBB untuk memperoleh kesepakatan pemakaian kemampuan militer dalam operasi pencegatan kapal sekitar Korea Utara, peluang juga akan menentang aksi baru itu — terlebih bila mereka lihat langkah itu bertendensi melampaui batas.

Disamping itu, seseorang petinggi China yang anonim, menyebutkan kalau gagasan AS seperti itu, semestinya dikerjakan dibawah naungan PBB, bukanlah dengan sepihak atau antar sebagian negara saja.

Di bagian beda, Kementerian Luar Negeri China, dalam satu pernyataan pada Reuters, menyebutkan kalau mereka tidak paham apa-apa mengenai gagasan itu. Tetapi, pada prinsipnya, China menekan supaya negara-negara yang relevan melakukan tindakan serta taat sesuai sama Resolusi PBB serta hukum internasional.

” Ketika yang sama, kami mengharapkan negara-negara yang relevan melakukan tindakan sesuai sama resolusi Dewan Keamanan serta hukum internasional, ” imbuhnya, tanpa ada memberi perincian.

Seseorang petinggi senior pemerintah Korea Selatan menyebutkan sudah ada diskusi tentang ” larangan maritim yang intensif, ” termasuk juga pada pertemuan antar menteri luar negeri di Vancouver bln. lantas dimana Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menghimpit rekan-rekannya tentang problem ini.

Tetapi, seseorang petinggi Kementerian Pertahanan Jepang yang ikut serta dalam rencana kebijakan menyebutkan, ” Kami berdiskusi dengan beragam negara termasuk juga AS tentang bagaimana mengaplikasikan sangsi seutuhnya, tapi saya belum juga sempat mendengar perbincangan untuk buat kerangka kerja atau koalisi (pencegatan di laut). “

Disamping itu, Kementerian Luar Negeri Jepang, menampik untuk memberi komentar diskusi khusus yang dikerjakan negaranya dengan negara beda. Meskipun demikian, Kemlu Jepang kembali menggaungkan kalau pentingnya komune internasional untuk lakukan ” desakan maximum ” pada Pyongyang.

Selanjutnya, Kemlu Jepang menyebutkan, ” Hubungan kerja erat dengan AS, ROK (Korea Selatan) serta orang-orang internasional termasuk juga China serta Rusia untuk menanggung keefektifan Resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu suatu hal yang dibutuhkan ” untuk menjangkau denuklirisasi Semenanjung Korea.

Pemerintahan Trump juga sudah mencari kerja sama yang tambah baik dari negara-negara Asia Tenggara, yang mempunyai sedikit kemampuan militer untuk menolong tetapi dilihat jadi sumber intelijen tentang gerakan kapal, kata perwira AS.

” Makin banyak partner yang kita punyai, makin beberapa sumber daya yang perlu kita dedikasikan untuk usaha ini, ” kata Chris Ford, Asisten Menteri Luar Negeri AS Bagian Keamanan Internasional serta Non-proliferasi. Tetapi, Ford menampik untuk bicara mengenai diskusi dengan negara-negara spesifik.

Washington DC begitu tertarik untuk mendeteksi transfer kapal ke kapal di lautan barang terlarang, suatu hal yang oleh Korea Utara sudah makin banyak dipakai waktu kapal-kapal itu hadapi pengawasan ketat muatan mereka di pelabuhan-pelabuhan Asia, kata sebagian petinggi.

Tetaplah Jalan?

Washington DC diperkirakan juga akan tetaplah mulai operasi itu dengan bertahap, bahkan juga bila diskusi dengan sekutu belum juga usai, menurut petinggi senior AS seperti diambil dari Newsweek.

Serta, untuk hindari insiden yang tidak dikehendaki, beberapa pakar AS diberitakan tengah meningkatkan juicetifikasi hukum — berlandaskan pada Resolusi DK PBB — untuk hentikan kapal-kapal pelanggar sangsi dan melanggengkan otoritas AS supaya dapat naik serta lakukan pengawasan pada kapal-kapal yang dicurigai terafiliasi dengan Korea Utara di laut terlepas internasional.

Washington DC juga membuat tata ketentuan kontak senjata atau rules of engagement (ROE) yang mempunyai tujuan untuk hindari konfrontasi bersenjata di laut, kata sebagian petinggi.

Seseorang anggota parlemen partai berkuasa di Jepang menyebutkan kalau negaranya tengah ikut serta diskusi dengan Amerika Serikat yang difokuskan untuk koordinasi gagasan operasi pencegatan itu.

Sesaat iru, seseorang petinggi Kementerian Pertahanan Jepang menyebutkan kalau PBB juga butuh meningkatkan satu resolusi yang dapat jadi juicetifikasi untuk proses pengawasan kapal di laut terlepas.

Tapi, mengingat kemungkinan kecil PBB juga akan lakukan hal tersebut, jadi, si petinggi Jepang menyebutkan kalau cara barusan juga akan di ambil alih oleh per-negara, seperti Amerika Serikat. Tetapi, ia sendiri mengakui cemas bila langkah sepihak itu juga akan menyebabkan insiden beresiko.

( BACA JUGA : Tidak Terima Ditilang, Ibu Satu ini Tawarkan 1 Juta Sambil Marah )

” Saya fikir mustahil PBB juga akan menguatkan sangsi, hingga pengawasan pada laut terlepas bisa saja juga akan dikerjakan tanpa ada perjanjian, ” kata petinggi Kemhan Jepang.

” Tapi hal tersebut juga akan menyebabkan aksi perang, ” tuturnya, merujuk pada Korea Utara.

Di bagian beda, Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin menyebutkan pada wartawan di DC pada hari Jumat kalau Amerika Serikat tidak tidak pedulikan pilihan pengawasan kapal di laut internasional.

Tetapi seseorang perwira AS menyebutkan dengan pribadi kalau aksi itu, terlebih memakai awak kapal pada pengawasan, juga akan ditetapkan dalam masalah per masalah serta dengan begitu hati-hati.

Kenapa US Coast Guard?

Sebagian petinggi AS juga yakin kalau resiko bisa diminimalkan bila mengerahkan US Coast Guard, yang membawa sedikit senjata serta dengan tehnis semakin banyak ikut serta dalam misi penegakan hukum — hingga diprediksikan dapat kurangi tensi operasional, daripada mengerahkan kapal perang Angkatan Laut AS (US Navy).

Di bagian beda, US Coast Guard masih tetap menampik untuk mengulas apakah kapal itu mereka bisa kapal ke lokasi Asia-Pasifik — jauh dari garis pantai AS. Tetapi, seseorang petinggi USCG mengaku kalau ” Penebaran kapal tergantung pada maksud kebijakan luar negeri serta ketersediaan operasional aset kami, ” kata juru bicara USCG Letnan Komandan Dave French.

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account



error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.